Posted on

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia

Hari ini di dunia maya untuk pemerhati pesawat udara tanpa awak (unmanned aerial vehicle / UAV) atau yang dikenal oleh orang awam sebagai drone sedang ramai membahas Peraturan Menteri Perhubungan PM 90 Tahun 2015 mengenai Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia.

Seperti biasa, peraturan baru akan menimbulkan pro dan kontra. Peraturan memang diperlukan, mengingat pesawat udara tanpa awak memang seharusnya tidak  bisa digunakan sebebas-bebasnya karena selain banyak pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya juga ada banyak aspek keamanan yang harus diperhatikan.

Dengan adanya peraturan, bisa menjadi panduan awal bagi para pengguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan teknologi ke depan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri ini di lapangan dan juga penyesuaiannya mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat.

Beberapa komunitas mencoba memberikan ringkasan mengenai peraturan tersebut berikut ini:

2 thoughts on “Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia

  1. Udara Indonesia dan PM 90 Tahun 2015

    Dengan diterbitkannya PM 90 Tahun 2015 tentang “Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/Drone Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia” berdampak terhadap kegiatan pecinta dirgantara khususnya drone dan pesawat radio kontrol yang selama ini sudah berjalan/dilaksanakan di controll air space.
    Bagaimanakah agar ruang udara kita aman bagi drone/pesawat radio kontrol dan pesawat terbang di controll air space, telaahan kami terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Pada Lampiran PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1 Sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan di Contrlled Airspace .

    a. Contrlled Airspace berupa controll zone yang didalamnya terdapat bandara, di wilayah Indonesia relatif s.d. jarak 30 NM (54 km) dari bandara dari ketinggian tertentu s.d. permukaan tanah/perairan.(Akurasi data dapat dilihat di AIP atau ATS Routes Chart).

    b. Sbg. contoh di Kendari Sultra mengacu pada ketentuan Lampiran PM Nomor : 90 Tahun 2015 (poin 2.3.1) maka masyarakat kendari yang akan mengoperasikan drone atau pesawat radio kontrol harus keluar pulau menuju pulau Muna, Buton, wangi-wangi/wanci, pulau-pulau kecil disekitar kendari atau keluar Kota Kendari sejauh paling tidak 54 km dari Bandara Haluoleo dimana sebagian dari wilayah tersebut adalah pegunungan.

    c. Tidak salah jika kita simpulkan bahwa kecil kemungkinan masyarakat Kendari akan mengoperasikan drone/pesawat radio kontrol diwilayah tersebut mengingat eksploitasi biaya yang relatif besar tidak sebanding dengan manfaat dari hobi kedirgantaraan dengan mengoperasikan drone/pesawat radio kontrol.

    d. Penggunaan drone diluar hobi seperti untuk fhotografi tidak boleh dilaksanakan di kendari sesuai poin 1.a.2).

    e. Organisasi kedirgantaraan tidak bisa mengkoordinir kegiatan masyarakat peminat dirgantara khususnya drone/pesawat radio kontrol di Contrlled Airspace sesuai Lampiran PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1.

    f. Belum jelas siapakah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional drone/pesawat radio kontrol yang dilaksanakan oleh masyarakat umum.

    g. Dari penjelasan diatas potensi pelanggaran terhadap PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1 sangat besar dan itu sekaligus menjadi potensi bahaya bagi oprasional penerbangan, padahal tidak semua ruang udara di Controll Airspace di luar KKOP(Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) digunakan untuk keselamatan operasional penerbangan.

    h. Dengan keyakinan bahwa tujuan penerbitan PM 90 Tahun 2015 adalah untuk menjamin keselamatan operasional penerbangan tidak untuk menghalangi/membatasi minat masyarakat terhadap kedirgantaraan khususnya drone/pesawat radio kontrol maka untuk pelaksanaan operasional drone/pesawat radio kontrol di luar KKOP dalam controll air space semestinya dapat dilaksanakan dengan pengawasan dan persyaratan tertentu.

    2. Data Pendukung.

    a. Data kejadian incident drone, near collision antara drone dan pesawat terbang :

    1) The Washington Post, 14 November 2014 FAA menyatakan bahwa sejak 1 Juni 2014 terdata 25 kejadian near collision antara drone dan pesawat terbang, dan 175 laporan dari pilot dan air traffic control melihat drone di sekitar airport.

    2) Berita metro.tempo.co, 4 agustus 2015; Satu unit drone jenis Phantom 2 jatuh di Menara BCA Bundaran HI, jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat.

    3) Berita m.beritasatu.com ; Sebuah drone hampir menabrak pesawat Lufthansa dengan 108 penumpang yang hendak mendarat di Bandara Warsawa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015.

    4) Sangat mungkin masih banyak kejadian yang melibatkan drone/pesawat radio kontrol di dalam maupun di luar negeri yang tidak terekspos yang membahayakan operasional penerbangan maupun masyarakat sekitarnya

    Namun Fakta bahwa tidak semua ruang udara di controll airspace di gunakan untuk keselamatan operasional penerbangan..??? I already published D solving

    1. Pengawasan pengoperasian drone/pesawat tanpa awak di Indonesia saat sekarang akan sulit diawasi dan ditertibkan , khususnya Drone dengen tipe quadcopter atau multicopter yang bisa terbang secara vertical dan sangat mudah pengoperasiannya tanpa adanya training khusus baik training teknis maupun pengertian CASR. Ini disebabkan serbuan jenis drone yang masuk ke indonesia dengan harga mulai 300 ribuan atau bahkan 40 jt rupiah dengan mudah dibeli , dengan asumsi bahwa drone tersebut masih dianggap “TOY” atau mainan yang bisa dimainkan kapan saja dimana saja.
      Bagi pengguna Drone , ini bukanlah mainan yang dimaksud , tetapi secara serius bahwa PM 90 tahun 2015 , pihak pemerintah dalam hal ini KEMENHUB sudah bijaksana melindungi Hak warga negara dan mengawasi kewajiban warga negara nya juga.
      Bahwa pemerintah mengharapkan warga negara mengerti akibat yang ditimbulkan dari penggunaan wahana udara yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan efek yang serius dan tidak menuntut kemungkinan akan bersentuhan dengan hukum , akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
      Mari pihak terkait untuk mensosialisasikan PM90 tahun 2015 yang sudah jelas dan termaktub dalam Civil Aviation Safety Regulation ( CASR )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *