Posted on

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia

1. Diperbolehkan mengudara pada area uncontrolled airspace di bawah 500ft atau 150m.
2. Diperbolehkan mengudara 500m dari batas terluar restricted/prohibited area.
3. Mengudara di atas jarak 500ft atau 150m harus dengan ijin dishub udara selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya, perubahan ijin paling lambat 7 hari sebelumnya.
4. Untuk pemotretan, perfilman atau pemetaan harus ijin pemda atau pemkot setempat.
5. Untuk aplikasi pertanian atau perkebunan harus berjarak 500m dari pemukiman.

 

Berikut ini tautan lengkap file Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia.

 

 

2 thoughts on “Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia

  1. Udara Indonesia dan PM 90 Tahun 2015

    Dengan diterbitkannya PM 90 Tahun 2015 tentang “Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak/Drone Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia” berdampak terhadap kegiatan pecinta dirgantara khususnya drone dan pesawat radio kontrol yang selama ini sudah berjalan/dilaksanakan di controll air space.
    Bagaimanakah agar ruang udara kita aman bagi drone/pesawat radio kontrol dan pesawat terbang di controll air space, telaahan kami terhadap permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Pada Lampiran PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1 Sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan di Contrlled Airspace .

    a. Contrlled Airspace berupa controll zone yang didalamnya terdapat bandara, di wilayah Indonesia relatif s.d. jarak 30 NM (54 km) dari bandara dari ketinggian tertentu s.d. permukaan tanah/perairan.(Akurasi data dapat dilihat di AIP atau ATS Routes Chart).

    b. Sbg. contoh di Kendari Sultra mengacu pada ketentuan Lampiran PM Nomor : 90 Tahun 2015 (poin 2.3.1) maka masyarakat kendari yang akan mengoperasikan drone atau pesawat radio kontrol harus keluar pulau menuju pulau Muna, Buton, wangi-wangi/wanci, pulau-pulau kecil disekitar kendari atau keluar Kota Kendari sejauh paling tidak 54 km dari Bandara Haluoleo dimana sebagian dari wilayah tersebut adalah pegunungan.

    c. Tidak salah jika kita simpulkan bahwa kecil kemungkinan masyarakat Kendari akan mengoperasikan drone/pesawat radio kontrol diwilayah tersebut mengingat eksploitasi biaya yang relatif besar tidak sebanding dengan manfaat dari hobi kedirgantaraan dengan mengoperasikan drone/pesawat radio kontrol.

    d. Penggunaan drone diluar hobi seperti untuk fhotografi tidak boleh dilaksanakan di kendari sesuai poin 1.a.2).

    e. Organisasi kedirgantaraan tidak bisa mengkoordinir kegiatan masyarakat peminat dirgantara khususnya drone/pesawat radio kontrol di Contrlled Airspace sesuai Lampiran PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1.

    f. Belum jelas siapakah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional drone/pesawat radio kontrol yang dilaksanakan oleh masyarakat umum.

    g. Dari penjelasan diatas potensi pelanggaran terhadap PM 90 Tahun 2015 Poin 2.3.1 sangat besar dan itu sekaligus menjadi potensi bahaya bagi oprasional penerbangan, padahal tidak semua ruang udara di Controll Airspace di luar KKOP(Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) digunakan untuk keselamatan operasional penerbangan.

    h. Dengan keyakinan bahwa tujuan penerbitan PM 90 Tahun 2015 adalah untuk menjamin keselamatan operasional penerbangan tidak untuk menghalangi/membatasi minat masyarakat terhadap kedirgantaraan khususnya drone/pesawat radio kontrol maka untuk pelaksanaan operasional drone/pesawat radio kontrol di luar KKOP dalam controll air space semestinya dapat dilaksanakan dengan pengawasan dan persyaratan tertentu.

    2. Data Pendukung.

    a. Data kejadian incident drone, near collision antara drone dan pesawat terbang :

    1) The Washington Post, 14 November 2014 FAA menyatakan bahwa sejak 1 Juni 2014 terdata 25 kejadian near collision antara drone dan pesawat terbang, dan 175 laporan dari pilot dan air traffic control melihat drone di sekitar airport.

    2) Berita metro.tempo.co, 4 agustus 2015; Satu unit drone jenis Phantom 2 jatuh di Menara BCA Bundaran HI, jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat.

    3) Berita m.beritasatu.com ; Sebuah drone hampir menabrak pesawat Lufthansa dengan 108 penumpang yang hendak mendarat di Bandara Warsawa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015.

    4) Sangat mungkin masih banyak kejadian yang melibatkan drone/pesawat radio kontrol di dalam maupun di luar negeri yang tidak terekspos yang membahayakan operasional penerbangan maupun masyarakat sekitarnya

    Namun Fakta bahwa tidak semua ruang udara di controll airspace di gunakan untuk keselamatan operasional penerbangan..??? I already published D solving

    1. Pengawasan pengoperasian drone/pesawat tanpa awak di Indonesia saat sekarang akan sulit diawasi dan ditertibkan , khususnya Drone dengen tipe quadcopter atau multicopter yang bisa terbang secara vertical dan sangat mudah pengoperasiannya tanpa adanya training khusus baik training teknis maupun pengertian CASR. Ini disebabkan serbuan jenis drone yang masuk ke indonesia dengan harga mulai 300 ribuan atau bahkan 40 jt rupiah dengan mudah dibeli , dengan asumsi bahwa drone tersebut masih dianggap “TOY” atau mainan yang bisa dimainkan kapan saja dimana saja.
      Bagi pengguna Drone , ini bukanlah mainan yang dimaksud , tetapi secara serius bahwa PM 90 tahun 2015 , pihak pemerintah dalam hal ini KEMENHUB sudah bijaksana melindungi Hak warga negara dan mengawasi kewajiban warga negara nya juga.
      Bahwa pemerintah mengharapkan warga negara mengerti akibat yang ditimbulkan dari penggunaan wahana udara yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan efek yang serius dan tidak menuntut kemungkinan akan bersentuhan dengan hukum , akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
      Mari pihak terkait untuk mensosialisasikan PM90 tahun 2015 yang sudah jelas dan termaktub dalam Civil Aviation Safety Regulation ( CASR )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *